Perbudakan, bagaimana menurut Gereja Katolik?

Pertanyaan:

Shalom Pak Stef dan Bu Inggrid,

Sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur atas website ini yang telah membantu saya dalam hal apologetik. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai budak. Posisi Gereja di jaman sekarang mungkin sudah jelas mengenai perbudakan, tapi bagaimana dengan dulu?

Saya hanya sekilas membaca di internet bahwa Gereja baru melarang perbudakan beberapa abad belakangan mengikuti perkembangan jaman, sedangkan dulu kesannya bukan suatu masalah, misalnya bagaimana menanggapi keluaran 21? Dalam perjanjian baru pun beberapa kali tersirat disebutkan ada yang namanya perbudakan. Apakah benar bahwa Paus pun dulu memiliki budak?

Mohon penjelasannya, termasuk posisi islam dalam hal ini, yang bahkan mengatur (saya tidak baca sendiri) lebih detail lagi mengenai perbudakan dalam Al Quran. Apakah ada relevansi masalah TKW yang bekerja di Arab yang sering terjadi masalah penganiayaan sampai hari ini dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah mereka karena mereka mencoba mengambil keuntungan dari apa yang tertulis dalam Al Quran?

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu selalu.

Teddy

Jawaban:

Shalom Teddy,

1. Jika kita mempelajari Kitab Suci, maka kita mengetahui bahwa kedatangan Kristus merupakan penggenapan nubuat para nabi, yaitu bahwa Kristus datang untuk membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang tertindas (lih. Luk 4: 18-21). Penggenapan nubuat ini mencapai puncaknya melalui wafat dan kebangkitan Kristus, dan karena itu, maka para rasul mengajarkan kepada para jemaat awal, bahwa di dalam Kristus, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi pembedaan antara budak ataupun orang merdeka, karena kita semua yang dibaptis dalam Kristus dipersatukan menjadi anggota-anggota Tubuh-Nya sendiri:

“Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh.” (1 Kor 12:13, lih. juga Gal 3:37-28)

“….dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang Barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.” (Kol 3:11)

Maka sudah sejak abad awal para rasul telah menanamkan benih pengajaran persamaan hak-hak azasi manusia, walaupun pada zaman mereka memang perbudakan masih ada/ umum. Menurut sejarah, perbudakan ini tidak secara otomatis ditumpas oleh ajaran para rasul, namun kita mengetahui bahwa menurut pengajaran Kristiani, para tuan diajar untuk berlaku adil, dan jujur terhadap para hamba (Kol 4:1) dengan menghargai hak-hak hamba mereka, dan mengingatkan kepada para tuan, bahwa merekapun mempunyai Tuan yang di surga, yaitu Allah. Hal ini dicontohkan oleh Rasul Paulus sendiri, seperti yang kita baca di suratnya kepada Filemon. Di surat itu, Rasul Paulus mengembalikan Onesimus (yang disebutnya sebagai ‘anakku’ dan ‘buah hatiku’ lih. Film. 1:10, 12) kepada Filemon yang dulunya adalah tuan dari Onesimus. Rasul Paulus mengatakan demikian tentang Onesimus kepada Filemon,

“….dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku… Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari padamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari pada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih, bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri.” (Flm 1:11, 15-17)

Dengan demikian jelaslah Kristus memperbaharui pengajaran PL (Kel 21), karena pengorbanan Kristus di kayu salib telah menebus semua orang, termasuk para hamba. Bahkan ajaran Kristus adalah agar kita berbuat kasih kepada mereka yang terkecil dan terhina, sebab dengan demikian kita melakukannya untuk Dia (lih. Mat 25: 40). Dengan demikian peraturan perbudakan dalam PL (Kel 21) diperbaharui di dalam PB, sepertihalnya sunat, yang juga tidak lagi diharuskan dalam PB.

2. Harus diakui tidaklah mudah untuk mengubah tatanan masyarakat pada abad- abad awal bahkan sampai abad pertengahan, di mana perbudakan masih merupakan sesuatu yang legal. Hukum Romawi pada saat itu tidak mengakui hak budak untuk menikah dan membesarkan anak-anak, dan tidak mengakui halangan perkawinan yang tidak wajar pada budak. Hal-hal inilah yang pertama- tama mendapat perhatian oleh Gereja yang terus berlanjut sampai mengusahakan pengakuan persamaan hak azasi manusia. Berikut ini saya sarikan beberapa point yang penting yang dilakukan oleh Gereja Katolik dalam hal ini, berdasarkan sumber di link ini, silakan klik, dan ini, silakan klik.

• St. Basil (330- 379): Bagi Gereja, perkawinan para budak/ hamba adalah sakramen, sehingga tetap memiliki kesatuan yang tak terceraikan (Ep. cxcix, 42). Hal ini kemudian ditekankan kembali oleh Paus Adrian I (771-795)
• St. Gregorius Nissa (335- 394) menuliskan penolakan absolut terhadap perbudakan (dalam Ecclesistem, hom, iv)
• St. Yohanes Krisostomus (347-407): “Perbudakan adalah buah dari hasrat yang berlebihan,… keserakahan” (Epist. as Ephes., Hom, xxii.2 Para budak mempunyai hak atas istri mereka dan hak untuk membesarkan anak-anak mereka (Ep. ed. Ephes., Hom XXII, 2). “Mereka yang mengadakan hubungan tak bermoral dengan istri seorang budak sama bersalahnya seperti jika ia mengadakan hubungan tersebut dengan istri pangeran; keduanya berzinah…. (“In I Thess“, Hom. v.2; “In II Thess, Hom iii, 2). St. Yohanes Krisostomus mengajarkan visi kemasyarakatan tanpa perbudakan.
• Konsili di Orleans (511, 538, 549) dan Konsili Epone (517) memberi perhatian dan perlindungan kepada para budak dan membuka gereja-gereja sebagai tempat penampungan/ pengungsian para budak yang diperlakukan dengan tidak wajar.
• St. Gregorius Agung (595) memperbolehkan budak untuk menjadi imam pertapa tanpa persetujuan tuan/ majikannya.
• Konsili Auxerre (578, 585) menetapkan hari istirahat bagi para budak pada hari-hari Minggu dan hari perayaan.
• Konsili Verberie (752) dan Compiegne (759) menyatakan sahnya pernikahan antara para orang merdeka dan budak.
• Ordo Trinitarian yang didirikan tahun 1198 oleh St. Yohanes Martha dan St. Felix of Valois mendirikan rumah-rumah sakit di Algiers dan Tunisia pada abad 16 dan 17, dan membebaskan 900.000 budak pada tahun 1787. Ordo Our lady of Ransom (Mercedarians) yang didirikan abad 13 oleh St. Petrus Nolasco, membebaskan 490.736 orang budak antara 1218-1632. Kaul mereka adalah, “Jika perlu, menjadi tawanan di tangan orang-orang kafir, bagi pembebasan umat Kristus.” Maka banyak dari Mercedarians ini yang memegang kaul ini sampai dibunuh menjadi martir. St. Vincentius de Paul mengirimkan para imam dari ordonya untuk membebaskan para budak, dan dari tahun 1642- 1660 membebaskan 1200 budak. Sejak abda ke- 15 misionaris Katolik, teolog dan pemimpin negara bekerja keras untuk memerangi “human trafficking” untuk dijadikan budak.
• Para Paus yang mengecam perbudakan: Pius II (1462): Perbudakan adalah perbuatan kriminal yang besar (magnusm scelus);  Paul III (1537): melarang perbudakan orang-orang Indian; Gregorius XIV (1591); Urban III (1639); Innocentius (1686); Benediktus XIV (1741); Pius VII (1815); 6) Gregorius XVI (1839) melarang perbudakan dan penjualan budak; 7) Pius IX (1846); 8) Leo XIII (1888) yang menginstrusikan kepada uskup-uskup Brazil untuk melenyapkan sisa-sisa perbudakan di daerah mereka. Paus Leo XIII dengan ensikliknya Rerum Novarum juga sangat jelas membela hak kaum pekerja.
• Pada masa Revolusi Perancis, atas pengaruh seorang Imam Katolik, Abbe Henri Gregoire (1750-1831) National Assembly 1794 mendekritkan penghapusan perbudakan dan perdagangan budak di semua daerah kekuasaan Perancis. Tahun 1890, Kardinal Lavigerie (1825-1892) mendirikan badan anti perbudakan untuk memerangi perbudakan pada lingkup interbasional. Maka dapat dikatakan bahwa Gereja Katolik menentang perbudakan dan Gereja berperan aktif untuk mengakhiri perbudakan di Eropa.
• Dr Jaime L Balmes dalam bukunya European civilization: Protestantism and Catholicity compared (Baltimore: Murphy & Co, 1850, 1874) bahkan memberikan ringkasan langkah-langkah yang berarti yang dibuat oleh gereja Katolik dari abad awal sampai pertengahan untuk melawan perbudakan, sebagai berikut:

• 441 A.D. (censuring slavers)
• 549 A.D. (church buildings as refuges for escaping slaves)
• 566 A.D. (excommunication-of-slavers proviso)
• 583 A.D. (church issuance of freedom papers)
• 585 A.D. (use church property to free slaves)
• 595 A.D. (freeing entrants to monastic life)
• 616 A.D. (liberty restoration proviso)
• 625 A.D. (ban new slaves, use church property to free current slaves)
• 666 A.D. (ban shaving slaves)
• 844 A.D. (use church property to free slaves)
• 922 A.D. (defines slave-trade as homicide)
• 1102 A.D. (ban slave trade)

3. Melihat begitu konsistennya perjuangan Gereja Katolik untuk memerangi perbudakan, maka dengan obyektif kita dapat mengatakan bahwa Gereja Katolik tidak pernah mendukung perbudakan. Karena itu saya rasa tidak berdasar jika mengatakan Paus memiliki budak. Kalaupun sampai ada orang-orang yang bekerja sebagai pelayan (seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus terhadap Onesimus), itu tidak diperlakukan sebagai budak, karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus dan para rasul.

4. Saya tidak dalam posisi untuk menerangkan pandangan Islam dalam hal perbudakan di sini. Silakan anda bertanya kepada ahli dalam ajaran agama Islam.

Demikian semoga keterangan di atas menjawab pertanyaan anda.

Salam kasih dalam Kristus Tuhan,
Ingrid Listiati- www.katolisitas.org