Apakah orang Katolik yang menikah di luar Gereja Katolik dapat menerima Komuni?

Prinsip umumnya adalah: Kalau perkawinan tidak sah menurut ketentuan kanonik, maka pihak yang Katolik tersebut tidak dapat menerima Komuni, namun kalau perkawinan tersebut telah disahkan/ dibereskan secara kanonik, maka orang tersebut dapat kembali menerima Komuni dalam Gereja Katolik.

Memang menurut norma umumnya, seorang yang Katolik wajib menikah secara Katolik. Maka, jika salah satu dari pihak yang menikah (suami atau istri) Katolik, maka pasangan itu sesungguhnya terikat oleh hukum kanonik Gereja Katolik, sehingga menurut ketentuan umumnya, mereka harus menikah di Gereja Katolik.

1) Namun jika karena untuk alasan yang masuk akal, hal ini tidak dapat dilakukan, dan perkawinan tersebut hendak diberkati secara Kristen non-Katolik, maka pihak yang Katolik harus meminta izin kepada pihak Ordinaris -yaitu Keuskupan- agar walaupun diberkati di gereja non- Katolik, perkawinan tetap dapat dianggap sah oleh Gereja Katolik. Jika izin ini diperoleh, maka perkawinan itu sah secara kanonik, dan kelak pihak yang Katolik tetap diperkenankan untuk menerima Komuni di Gereja Katolik. Hal di atas dimungkinkan jika baptisan pasangan yang non-Katolik tersebut diakui oleh Gereja Katolik, artinya: gereja di mana ia dibaptis termasuk dalam daftar gereja-gereja PGI. Jika kondisi di atas terpenuhi, maka perkawinan tersebut adalah sakramen, yaitu merupakan tanda dan sarana keselamatan bagi pasangan tersebut, sehingga tidak terceraikan. Dasarnya adalah ajaran Katekismus Gereja Katolik dan Kitab Hukum Kanonik 1983:

KGK  1683   “Perjanjian Perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen” (KHK kan. 1055 §1).

Perkawinan sebagai sakramen, itu maksudnya adalah bahwa Perkawinan itu menjadi sarana dan tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Jadi artinya, suami menjadi tanda kehadiran Kristus bagi istrinya, dan demikian pula istri bagi suaminya. Dengan demikian, perkawinan tersebut menjadi gambaran akan kasih Kristus (sebagai mempelai pria) kepada Gereja (sebagai mempelai wanita, lih. Ef 5:22-33). Nah kesatuan Kristus dan Gereja-Nya ini dirayakan secara istimewa dalam perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi-lah, pihak yang Katolik mengambil bagian dalam kasih kesatuan antara Kristus dan Gereja-Nya, dan dengan demikian memperbaharui kembali janji perkawinannya di hadapan Tuhan. Karena itu, salah satu syarat penerimaan Ekaristi bagi umat Katolik yang sudah menikah adalah: perkawinan mereka sudah sah menurut hukum Gereja. Ikatan perkawinan yang sah inilah yang diperbaharui dalam sakramen Ekaristi.

Dalam Ekshortasi Apostoliknya, Familiaris Consortio, Paus Yohanes Paulus II yang terberkati mengajarkan:

“Peran pengudusan dalam keluarga Kristiani mengambil dasar dari sakramen Baptis, dan diekspresikan secara tertinggi dalam Ekaristi, di mana perkawinan Kristiani secara mesra diikatkan…. Ekaristi adalah sumber perkawinan Kristiani. Kurban Ekaristi, menghadirkan perjanjian kasih antara Kristus dan Gereja-Nya, yang dimeteraikan oleh darah-Nya di kayu Salib. Di kurban Perjanjian Baru dan kekal ini, pasangan-pasangan Kristiani terhubung dengan sumber yang darinya perjanjian perkawinan mereka itu sendiri mengalir, disusun, dan senantiasa diperbaharui….” (Familiaris Consortio, 57)

2). Jika seorang Katolik memutuskan untuk menikah secara agama lain, maka perkawinannya itu cacat kanonik. Demikian pula, jika seorang Katolik menikah di gereja Kristen non-Katolik tanpa izin dari pihak otoritas Gereja Katolik, maka perkawinannya itu cacat kanonik. Artinya, perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut ketentuan hukum Gereja, sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perkawinan yang sah secara kanonik.

Jika perkawinan tidak/ belum sah di hadapan Tuhan dan Gereja, maka makna yang seharusnya digambarkan dan diperbaharui dengan penerimaan Ekaristi itu, tidak ada. Karena jika ikatan perkawinan itu ternyata tidak/ belum sah di hadapan Tuhan, maka tidak ada ikatan yang bisa diperbaharui. Melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti ketentuan Gereja, merupakan pelanggaran yang berat, sebab artinya, sebagai anggota keluarga besar Gereja Katolik, ia tidak mengindahkan ketentuan keluarganya sendiri dalam hal yang cukup penting dalam hidup, yaitu dalam hal perkawinannya. Pelanggaran ini termasuk dosa yang serius apalagi jika ia sampai pernah meninggalkan iman Katolik, demi melangsungkan perkawinan itu. Katekismus mengajarkan:

KGK 1385    Untuk menjawab undangan ini, kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang begitu agung dan kudus. Santo Paulus mengajak supaya mengadakan pemeriksaan batin: “Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya” (1 Kor 11:27-29) Siapa yang sadar akan sebuah dosa besar, harus menerima Sakramen Pengakuan sebelum ia menerima komuni.

Atas dasar inilah maka, orang Katolik yang menikah secara non- Katolik tidak dapat menerima Ekaristi, sebelum ia mengaku dosa dalam Sakramen Pengakuan dosa dan menjalankan penitensinya. Jika ia tetap menerima Komuni kudus, tanpa mengaku dosa sebelumnya, atau tanpa berkehendak untuk memperbaiki status perkawinannya di hadapan Tuhan, maka ia memakan roti/ meminum cawan Tuhan dengan tidak layak, dan karenanya berdosa terhadap Tubuh dan Darah Tuhan.

3) Maka, agar orang Katolik yang menikah di luar Gereja Katolik itu dapat menerima Komuni lagi, ia harus mengaku dosa dalam sakramen Pengakuan Dosa dan mengadakan konvalidasi perkawinan. Silakan menghubungi pastor paroki, untuk mengadakan hal ini, setelah mendiskusikannya dengan pasangannya yang non- Katolik tersebut. Tentang hal konvalidasi Perkawinan, silakan klik di sini.

4) Namun, adakalanya konvalidasi perkawinan tidak dapat dilakukan, justru karena perkawinan yang sekarang tidak sah, sedangkan perkawinan terdahulu adalah yang sah: yaitu pasangan bercerai secara sipil, dan salah satu atau kedua-duanya menikah lagi dengan orang lain,  sehingga artinya mereka hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak sah di hadapan Tuhan. Maka dalam keadaan ini, mereka tidak diperkenankan untuk menerima Komuni kudus karena status dan kondisi hidupnya bertentangan dengan kesatuan kasih antara Kristus dengan Gereja-Nya -yang total dan setia seumur hidup- yang ditandai dengan Ekaristi/ Komuni kudus itu. Jika mereka diperbolehkan menerima Komuni, maka umat akan dibawa kepada kebingungan tentang ajaran Gereja tentang perkawinan yang tak terceraikan.  Namun demikian, jika pasangan ini sungguh menyesal dan bertobat dari perbuatan mereka ini, mereka dapat mengaku dosa dalam sakramen Pengakuan Dosa, yang dapat membuka jalan kepada penerimaan Ekaristi, asalkan mereka siap melaksanakan konsekuensinya, yaitu untuk tidak hidup sebagai suami istri dengan pasangan yang sekarang (live in perfect continence),  artinya pantang melakukan tindakan- tindakan yang layak hanya bagi suami istri. (lih. Paus Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio, 84). Dengan demikian, mereka melaksanakan perintah Tuhan yang memang menghendaki agar perkawinan bersifat monogam, dan yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (lih. Mat 19:5-6).

Namun walaupun tidak dapat menerima Komuni Kudus, pasangan tetap dapat memperoleh rahmat dari Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Mereka tetap dapat menerima Kristus secara rohani, istilahnya di sini adalah Komuni Rohani (Spiritual Communion), contoh doanya dapat dibaca di sini, silakan klik.